Kota Makassar (Humas MAN 2)— Kabar membanggakan datang dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar. Pada tahun 2025 ini, MAN 2 Kota Makassar resmi dinyatakan lolos dan diajukan ke tahap Penilaian Nasional dalam program Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Penetapan tersebut tertuang dalam surat resmi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menetapkan MAN 2 Kota Makassar sebagai salah satu satuan kerja terbaik yang berhasil melewati penilaian internal dan layak diajukan ke tingkat nasional.
Kepala MAN 2 Kota Makassar, Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil dari kerja keras seluruh civitas madrasah dalam membangun budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan melayani. Lolosnya MAN 2 ke tahapan nasional adalah amanah dan juga motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” ujar beliau dalam sesi pengarahan internal.
Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari praktik korupsi serta memiliki pelayanan publik yang unggul. MAN 2 Kota Makassar sebelumnya telah menjalani tahapan Panjang sampai sekarang, mulai dari deklarasi ZI, penguatan manajemen perubahan, hingga pelaksanaan inovasi pelayanan berbasis digital.
Ketua Tim Pembangunan ZI MAN 2 Kota Makassar, Dra. Erniwati, M.Pd., menyampaikan bahwa tim ZI MAN 2 telah menyiapkan seluruh data dukung dan bukti fisik sesuai dengan enam area perubahan.
“Kami siap menghadapi evaluasi dari Tim Penilai Nasional (TPN) MenPAN-RB dan berharap dapat menyandang predikat WBK pada akhir penilaian nanti,” ucapnya.
Dengan diajukannya MAN 2 Kota Makassar pada Penilaian Nasional WBK oleh KemenPAN-RB, madrasah ini semakin menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas tinggi dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (humas)