Kota Makassar (Humas MAN 2) – Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih dan melayani. Bertempat di Ruang Digital MAN 2 Kota Makassar, jajaran pimpinan dan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) mengikuti agenda Submit Serentak Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (22/12/2025).

Kegiatan ini menindaklanjuti Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah, serta surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor B-773/Set.I/OT/12/2025 tertanggal 18 Desember 2025 mengenai jadwal submit serentak PMPZI pada madrasah.

Kegiatan ini merupakan langkah krusial dalam siklus penilaian tahunan untuk memantau sejauh mana implementasi enam area perubahan reformasi birokrasi telah berjalan di lingkungan madrasah.

Kepala MAN 2 Kota Makassar, Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam submit serentak ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan momentum untuk mengevaluasi budaya kerja di lingkungan madrasah.

"Kami terus berupaya agar semangat Zona Integritas ini tidak hanya berhenti di atas kertas atau unggahan dokumen saja, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam layanan harian kami kepada siswa, orang tua, dan masyarakat," ujarnya di sela-sela kegiatan.

Setelah proses submit ini, tim ZI MAN 2 Kota Makassar akan bersiap menghadapi tahapan verifikasi dan validasi oleh tim penilai internal (TPI) serta mempersiapkan inovasi-inovasi baru yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat pendidikan di Makassar.

Dengan semangat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), MAN 2 Kota Makassar optimis dapat memberikan kontribusi positif bagi citra Kementerian Agama di mata publik. (humas/hb)